Pantauan Kunlap UN, Biaya Operasional Guru Pengawas Minim

18-04-2012 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Dedi S. Gumelar (F-PDIP) mengatakan, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, diantaranya guru-guru pengawas dari satu sekolah yang mengawasi ujian di sekolah lain, belum mendapatkan biaya operasional pengawasan.

Selain itu, kenyataan di lapangan menunjukan biaya operasional pengawasan dan pengawalan UN baik untuk guru-guru maupun aparat kepolisian masih dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga dari anggaran sekolah sendiri.

Alasan Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja ke kota Palu, Sulawesi Tenggah (Sulteng) 15-16 April 2012 dikarenakan masih tingginya tingkat kegagalan UN di daerah tersebut serta memantau langsung pelaksanaan Ujian Nasional di SMA dan SMK di kota Palu.

“Untuk memantau penyelenggaraan UN, tim  dari Komisi X terbagi di beberapa wilayah. Salah satunya di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) ini. Kami bertugas untuk memantau langsung kondisi pendidikan di Sulteng, karena berdasarkan data kementerian, tingkat kelulusan UN di Sulteng sangat rendah,” ujar Ketua tim Kunker Komisi X ke Sulteng Syamsul Bahri.

Syamsul menambahkan, selain untuk memantau pelaksanaan UN,  Komisi X juga ingin tahu bagaimana dengan standarisasi penilaian kelulusan, apakah hanya terpaku pada hasil UN atau ada kriteria lain.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulteng Sudarto mengatakan, kunjungan Komisi X ke Sulteng sangat memberi manfaat yang besar bagi pembangunan pendidikan di Sulteng. Sudarto mengatakan, UN  seringkali menimbulkan kecemasan dan kerisauan bagi siswa dan orangtua siswa. Berkaitan dengan tingkat kelulusan, Sudarto mengatakan ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi.

“Hal pertama yang memengaruhi tingkat kelulusan UN adalah infrastruktur penunjang pendidikan. Selain itu, ketersediaan guru dan terakhir luas wilayah. Luas wilayah sulteng yang cukup besar dan banyak pulau sangat menjadi kendala, karena pada umumnya, guru-guru enggan ditempatkan di daerah terpencil, serta pembangunan sarana pendidikan di kepulauan agak sulit terealisasi.” Ujar mantan Bupati Banggai itu.

Kunjungan spesifik anggota komisi X DPR RI dipimpin oleh Syamsul Bachri (F-PG) dengan anggota: Habibah Salahudin (F-PG), Diaz Gwijangge (F-PD), Tb. Dedy S. Gumelar (F-PDIP), Itet Tridjajati Sumarijanto (F-PDIP), Rohmawi (F-PKS), serta Djamal Aziz (F-Hanura).(Tgh/Tvp)

BERITA TERKAIT
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...
Pendidikan Tulang Punggung Utama Menuju Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa pendidikan adalah tulang punggung utama dalam...
80 Tahun Indonesia Merdeka, Kesetaraan Akses dan Kualitas Pendidikan Masih Jadi Persoalan
14-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh...
Komisi X Dorong Literasi Digital Masuk Kurikulum sebagai Pendidikan Karakter Anak
11-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wacana pelarangan gim Roblox bagi anak-anak oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti kembali membuka...